Ahmad Sahroni Khawatirkan Pembuatan Beton Jalan Mabes Hankam Cipayung Ganggu Lingkungan Sekolah

Selain mengamati kasus banjir Jakarta, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, juga mengingatkan Pemprov DKI, Anies Baswedan, terkait adanya lokasi pembuatan beton di Jalan Mabes Hankam. Pasalnya, lokasi produksi tersebut berdekatan dengan sekolah.

Hal ini disampaikan Ahmad Sahroni setelah menerima surat laporan dari Yayasan Nizamia Andalusia. Yayasan tersebut menyampaikan keluhan dan keberatan karena ada pembangunan lokasi khusus pembuatan beton ready mix (batching plant) yang berada tidak jauh dari sekolah yang dinaunginya.

Ahmad Sahroni memberikan penjelasan tentang aturan izin pembangunan yang lokasinya dekat dengan sekolah harus menyertakan persyaratan di dalam Permendiknas 24/2007. Legislator itu menyebut bahwa  bangunan sekolah sudah disampaikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 harus terbebas dari potensi bahaya, termasuk dari pencemaran udara dan air.

“Di Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 jelas menyatakan lahan sekolah harus terhindar dari potensi berbahaya yang mengancam kesehatan. Lahan juga harus terhindar dari gangguan-gangguan seperti pencemaran air hingga kebisingan,” ujar Sahroni.

Ia menyebutkan bahwa Pemprov DKI perlu benar-benar perhatian dan memastikan bahwa  kualitas pendidikan, tak hanya dari aspek pengajar maupun kurikulum, tapi juga meninjau dan melihat keberadaan bangunan dan lingkungan di sekelilingnya.

Selain Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta cucu perusahaan BUMN, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk untuk melakukan kaji ulang perihal lokasi khusus pembuatan beton readymix (batching plant) yang ada di sana.

Ditinjau dari pandangan Martin Manurung, meski ini menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetap harus memperhatikan kebijakan tata kota dan rencana tata ruang dan wilayah.

“Seharusnya ada pengkajian terlebih dahulu. Lihat lokasi apakah berdekatan dengan areal pendidikan atau kesehatan. Kita harap ini menjadi perhatian serius agar perusahaan BUMN kita tidak berdampak buruk bagi negara sendiri,” kata Martin Manurung yang tidak jauh berbeda dari pertimbangan Ahmad Sahroni.